HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memiliki pesan penting kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Salah satu yang sangat penting menurutnya adalah penegakan hukum.
Bahkan hal ini pernah menjadi concern dirinya bersama Prabowo Subianto saat menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Hatta pada Pilpres 2014 silam. Di mana Prabowo pun memiliki semangat yang besar untuk menghentikan semua praktik korupsi di Indonesia.
“Dulu 2014 saya dekat sekali dengan pak Prabowo dan saya menjadi ketua tim suksesnya,” kata Mahfud MD dalam podcast bersama Deddy Corbuzier yang dikutip Holopis.com, Sabtu (27/4).
“Pada waktu itu diskusi kami itu ke depan hukum harus diperbaiki pak Prabowo. Karena kalau hukum ini kocar-kacir, negara ini ndak akan pernah maju,” imbuhnya.
Kerusakan hukum ini acap kali terjadi karena berkolusinya para penjahat di luar pemerintah dengan penjahat di dalam pemerintahan dan lembaga. Mereka bisa melakukan kongkalikong untuk melakukan pelanggaran hukum dalam rangka mengambil keuntungan pribadi dan kelompok.
“Nanti akan terjadi persekongkolan antara penjahat dengan penjahat, kalau penjahat dengan penjahat bersekongkol namanya kolusi, itu akan terjadi perusakan, yang satu merusak yang satunya,” ujarnya.
Bagi Mahfud, persoalan hukum di Indonesia terjadi juga karena kolusi antara pengusaha dan pemangku kebijakan. Konsep ini disebut dengan istilah oligarki. Jika konsep kolusi oligarki ini dilakukan secara masif dan sangat merusak, maka akan membahayakan keberlangsungan berbangsa dan bernegara.
“Kalau ini terus berlangsung oligarki ini, maka akan membahayakan masa depan negara menurut saya, sehingga yang harus diseriusi adalah ini tanpa merusak harmoni perjalanan pemerintahan,” tuturnya.
Semangat itu kata Mahfud, pernah diamini oleh Prabowo Subianto. Sehingga ketika ditanya pesan penting untuk Presiden Republik Indonesia terpilih tersebut, Mahfud ingin agar diskusi yang pernah dilakukan dirinya dengan Prabowo Subianto diwujudkan di era pemerintahan selanjutnya.
“Saya berharap ini menjadi perhatian khusus kalau ditanya ke saya pesannya kalau masalah hukum,” ucap Mahfud.
Dalam konteks penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahfud memiliki keyakinan bahwa hal itu bisa dilakukan. Sebab, jika melihat karakteristik kepemimpinan Prabowo Subianto, ia lebih suka melakukan pendekatan struktural.
“Menurut saya karena pendekatan pak Prabowo lebih strukturalis menurut saya, harusnya memungkinkan pak Prabowo melakukan itu, pembenahan hukum,” tegasnya.