Dalam aspek lain, pengamat politik ini pun mengatakan bahwa koalisi gemuk tak jarang akan menyebabkan pemerintahan justry tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi jika prinsip dasar pembentukan kabinet pemerintahan sekadar dimaknai bagi-bagi kekuasaan.
“Maka orientasi pembangunan nasional bisa bergeser menjadi sekadar pemenuhan kepentingan kelompok,” jelasnya.
Oleh sebab itu menurutnya, harus ada partai yang ada di luar sistem pemerintahan eksekutif atau partai oposisi yang berjalan dalam sebuah periodesasi kabinet pemerintahan. Tugasnya, adalah untuk melakukan check and balances tersebut, sehingga sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
“Perlu ada partai di luar pemerintahan yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan, agar ada check and balance yang diharapkan meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power),” pungkas Karyono.
