HOLOPIS.COM, JAKARTA – Polri menyiapkan sebanyak 7.783 personel, untuk mengamankan jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan para personel akan disiagakan di beberapa sektor. Seperti di MK, sekitar Bawaslu dan kawasan Monas.
Selain itu, rekayasa lalu lintas bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan nantinya. Ade Ary menjelaskan, jika eskalasi meningkat dan diperlukan, selanjutnya akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas.
“Maka kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan gedung MK untuk mencari jalan alternatif lainnya karena akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung MK,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Minggu (21/4) seperti dikutip Holopis.com.
Ade Ary juga mengimbau para peserta aksi unjuk rasa, agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat lain.
“Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang pernyataan pendapat hak setiap warga negara,” tuturnya.
“Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang memberikan persetujuan di muka umum harap dipatuhi,” lanjutnya.
Ade Ary menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi. Dia mengimbau agar mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta laksanakan tugas sesuai prosedur.
Terakhir Ade Ary juga mengajak agar seluruh elemen masyarakat, agar selalu menjaga kamtibmas, kerukunan dan persatuan bangsa.
“Kami mengimbau agar masyarakat berdoa untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan terpecah belah akibat berita hoax yang bersifat provokatif dan mari kita berdoa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bermartabat,” pungkasnya.
