HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai saksi maupun Ahli dari Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini tidak konsisten dalam memberikan keterangan.
Inkonsistensi itu, kata Haidar, salah satunya ditunjukkan oleh saksi Faisal Basri. Di satu sisi Faisal Basri mengakui, bahwa bansos merupakan kewajiban negara, namun di sisi lain malah mempermasalahkan penyaluran bansos menjelang Pemilu.
“Yang namanya kewajiban itu wajib dilaksanakan, sebuah keharusan dan harus disegerakan. Kalau ditunda karena ada pemilu, namanya menunda hak rakyat, menzalimi rakyat,” kata Haidar dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (1/4).
Haidar pun melihat, langkah Pemerintah yang tetap menyalurkan bansos, meskipun menjelang pemilu menunjukkan sikap yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Padahal Pemerintah, kata dia, mestinya sudah sadar penyaluran bansos menjelang Pemilu tentu akan dijadikan senjata oleh pihak yang berseberangan.
“Tapi untuk kepentingan rakyat, risiko tersebut diabaikan. Ini harusnya diapresiasi, bukan dipolitisasi,” tutur Haidar.
Sehingga menurut Haidar, pelaku politisasi bansos yang sesungguhnya bukanlah Pemerintah, namun pihak-pihak yang tidak menerima kekalahan dalam Pemilu 2024.
“Pihak-pihak yang kalah Pemilu inilah yang mempolitisasi bansos untuk mendelegitimasi kemenangan Prabowo-Gibran dan mendiskreditkan Pemerintah,” imbuhnya.
Melihat inkonsistensi dan lemahnya keterangan Saksi dan Ahli dalam sidang lanjutan, Haidar meyakini MK tidak akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Tim Hukum AMIN.
“Saya tidak ingin mendahului MK. Tapi kalo dilihat dari sisi keterangan Saksi dan Ahli, prediksi saya gugatannya akan ditolak,” pungkasnya.
