HOLOPIS.COM, JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa atau RUU Desa menjadi Undang-undang.
Pengesahan RUU Desa tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/3).
“Apakah Rancangan Undang-undang tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju ya,” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan para anggota dewan dalam rapat, sebagaimana dikutip Holopis.com.
Pertenyaan itu pun sontak dijawab setuju dengan hal tersebut. Gemuruh tepuk tangan terdengar di dalam ruang sidang, baik dari anggota dewan maupun sejumlah perangkat desa yang hadir.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan hasil pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan.
Secara garis besar, sejumlah perubahan krusial dalam RUU Desa yang disahkan ini yaitu ihwal ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa yang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.
Lalu, penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
Kemudian penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon Kepala Desa dalam Pilkades; ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 terkait letentuan peralihan; dan ketentuan Pasal 121A terkait Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.
Sebelumnya, beberapa kali para perangkat desa dari sejumlah daerah melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut pengesahan RUU Desa segera disahkan.
