BerandaNewsPolhukamKPU Pastikan Pengumuman Hasil Pemilu Maksimal 20 Maret 2024

KPU Pastikan Pengumuman Hasil Pemilu Maksimal 20 Maret 2024

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota komisioner KPU August Mellaz menegaskan bahwa pihaknya tidak ada rencana untuk mengundurkan jadwal pengumuman hasil rekapitulasi suara, termasuk Pilpres 2024.

“Kan tidak ada KPU memundurkan,” kata Mellaz dalam keterangannya di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3) seperti dikutip Holopis.com.

Saat ini, pihaknya sedang fokus pada penyelesaian rapat pleno rekapitulasi suara berjenjang di 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri.

Semuanya menurut Mellaz masih sesuai dengan jadwal yang ada, yakni maksimal tanggal 20 Maret 2024.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Yang jelas, variabel yang paling penentu yaitu rekapitulasinya. Tenggat waktu ada sampai 20 Maret,” ujarnya.

Oleh sebab itu, hari ini KPU tengah mengupayakan rekapitulasi rampung karena masih kurang 5 (lima) Provinsi. Antara lain ;

1. Jawa Barat
2. Maluku
3. Papua
4. Papua Pegunungan
5. Papua Barat Daya

“Kalau rekapitulasi selesai, maka kita bisa lanjutkan proses berikutnya, yaitu untuk penetapan,” tegas Mellaz.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa rapat pleno rekapitulasi suara hasil perolehan suara tingkat nasional dilakukan KPU RI sejak tanggal 28 Februari 2024. Hingga tanggal 18 Maret 2024 kemarin, sudah ada 33 Provinsi yang direkap.

Dari data yang rampung direkap, paslon nomor urut 01 Anies Imin menang di 2 Provinsi, paslon 02 Prabowo Gibran menang di 31 Provinsi. Untuk paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud menang di 0 Provinsi.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Yudi Purnomo Desak KPK Penuhi Tantangan Megawati

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo ikut menanggapi tantangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertemu AKBP Rossa.

PB SEMMI Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Laboratorium Narkoba di Malang

Donny mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan selalu mendukung langkah Polri dalam melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah sangat meresahkan di Indonesia.

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS