HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengingatkan pemerintah untuk tidak menghentikan program bantuan sosial (bansos) pangan. Sebab menurutnya, hal peniadaan bansos pangan tersebut justru membuat harga beras kembali naik.
Dia menjelaskan, jika program bansos pangan ini dihentikan justru akan menambah permintaan beras di pasar sebesar 220.000 ton.
“Ini harus diwaspadai, sebab penambahan permintaan berpotensi membuat harga beras pada Juli 2024 kembali naik. Oleh karena itu, Ombudsman berharap ke pemerintah agar bantuan pangan tetap harus dilakukan setelah Juni 2024,” ujar Yeka dalam keterangannya, Jumat (15/3) yang dikutip Holopis.com.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menyampaikan, bahwa program bansos pangan akan berlangsung hingga Juni 2024.
Secara rinci, program bansos pangan tersebut akan disalurkan
kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dalam bentuk beras milik pemerintah dengan besaran masing-masing 10 kilogram (kg).
Adapun terkait anggaran bansos pangan yang selama ini kerap dipermasalahkan, Yeka menilai, anggarannya tidak akan membengkak jika program tersebut terus dijalankan tanpa tenggat waktu.
Dia pun menegaskan, bahwa program bansos pangan yang pada tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan pangan merupakan salah satu pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin.
“Maka dari itu, pemerintah harus mengeluarkan bantuan pangan sepanjang masih ada warga miskin,” tandas Yeka.
Sebagai informsasi, bansos pangan berupa beras telah disalurkan pemerintah sejak awal 2023, dan kembali dilanjutkan pada tahun ini.
Penyaluran bantuan beras 10 kg per bulan di tahun ini, sudah digelontorkan sejak Januari 2024 dan akan terus berlangsung hingga Juni 2024, meskipun sebelumnya sempat terhenti karena adanya agenda Pemilu 2024.
