HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali menyarankan agar PDIP menunjukkan sikap tegasnya soal usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Apalagi, dampak dari hak angket adalah pemakzulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau parpol pemerintah mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi, ya mundur dari kabinet,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (12/3) seperti dikutip Holopis.com.
Baginya, PDIP hanya akan menjadi guyonan banyak kalangan jika terus ngotot mengajukan hak angket, sementara masih ada kader mereka di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
“Sesederhana itu cara berpikirnya kok, supaya masyarakat tidak berprasangka,” ujarnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa masih ada 6 (enam) kader PDIP yang bercokol di Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin. Mereka antara lain ;
1. Yasonna H Laoly / Menkumham,
2. Tri Rismaharini / Menteri Sosial,
3. Teten Masduki / Menteri Koperasi dan UKM,
4. Pramono Anung Wibowo / Mensesneg,
5. Abdullah Azwar Anas / Menteri PANRB, dan
6. I Gusti Ayu Bintang Darmawati / Menteri PPPA.
Keluar dari Kabinet Indonesia Maju menurut Ali adalah langkah konkret bahwa PDIP melawan Jokowi dan menilai jika Pemilu 2024 sudah sarat dengan kecurangan, sehingga hak angket yang bisa berdampak pada pemakzulan Jokowi benar menjadi isi hati partai, bukan sebatas lip services.
“Kalau ingin memakzulkan Jokowi, berarti menang-menangan, kalah-kalahan. Kalau demikian, pertanyaan saya di mana komitmen PDIP, komitmen NasDem, PPP, PKB, yang katanya mau mengawal pemerintahan sampai selesai ?,” tukasnya.
Selain PDIP, partai yang saat ini beroposisi dengan Jokowi di Pemilu 2024 dan memiliki kader di Kabinet Indonesia Maju antara lain ; NasDem, PKB, PPP, dan Hanura.
1. Suharso Monoarfa / Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPP),
2. Sandiaga Salahuddin Uno / Menteri Parekraf (PPP),
3. Yaqut Cholil Qoumas / Menteri Agama (PKB),
4. Abdul Hakim Iskandar / Menteri Desa dan PDTT (PKB),
5. Ida Fauziyah / Menteri Ketenagakerjaan (PKB),
6. Situ Nurbaya Bakar / Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (NasDem), dan
7. Benny Rhamdani / Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Hanura).
