HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin melibatkan diri terkait hak angket, karena hal tersebut merupakan urusan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu sendiri.
Sebelumnya diketahui, saat ini masih ramai menjadi perbincangan mengenai usulan hak angket terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Usulan itu tercetus dari kubu calon dan wakil presiden, yang secara perhitungan suara cepat dari KPU, tidak dalam posisi unggul terkait perolehan suara. Dalam hal ini, kubu dari Capres-Cawapres 03, terutama PDI Perjuangan yang sampai saat ini gencar menyuarakan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu.
Di sisi lain, usulan tersebut juga belakangan ini didukung oleh partai dari kubu seberang, yakni Nasdem yang mengusung Capres-Cawapres 01.
Meski begitu, hingga kini belum ada langkah pasti apakah hak angket itu akan benar-benar begulir atau tidak di meja parlemen.
Terkait hal ini, Wapres Ma’ruf Amin kemudian buka suara dan menyampaikan bahwa hak angket adalah urusan dari DPR RI itu sendiri, pemerintah tidak ingin melibatkan diri dalam hak angket ini.
“Hak angket itu kan urusannya Parlemen, urusan DPR. Saya kira itu nanti apa yang mau dilakukan atau tidak dilakukan itu ada di DPR sana,” ungkap Ma’ruf Amin, seperti dikutip Holopis.com.
“Karena itu, pemerintah gak ikut melibatkan diri dalam hak angket, itu sepenuhnya ada pada DPR,” tambahnya.
Dari isu yang bergulir di muka publik akhir-akhir ini, hak angket selain sebagai usulan dugaan kecurangan di Pilpres 2024, juga dinilai sebagai bagian dari upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Terkait dengan ini, Ma’ruf pun berharap bahwa hal tersebut tidak terjadi.
“Soal itu saya tidak tahu, itu urusan DPR. Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Saya harapkan seperti biasanya, kita berjalan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya gitu, jadi aman-aman saja,” ujarnya lagi.
