BerandaNewsPolhukamJerry Massie : Jangan Goreng Pemberian Jenderal Kehormatan Prabowo ke Ranah Politik

Jerry Massie : Jangan Goreng Pemberian Jenderal Kehormatan Prabowo ke Ranah Politik

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tak etis menggoreng isu politis untuk menyikapi kebijakan pemerintah dalam memberikan gelar Jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto.

“Penghargaan jenderal kehormatan jangan dipolitisasi,” kata Jerry kepada Holopis.com, Kamis (29/2).

Menurutnya, pemberian gelar Jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto tentu bukan tanpa alasan. Ia menilai bahwa banyak prestasi untuk bangsa dan negara sehingga pemerintah menilai jika mantan Danjen Kopassus yang berpangkat terakhir dalam militer aktif Letnan Jenderal (Letjen).

“Saya sih berpandangan kalau pemberian jenderal kehormatan lantaran prestasi dan jasa beliau selama menjabat Menteri Pertahanan,” ujarnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Ia pun menilai bahwa pihak-pihak yang menentang pemberian tanda kehormatan kepada Prabowo justru aneh. Apalagi jika dipelintir ke wilayah politik praktis.

“Saya kira ini wewenang Presiden Jokowi. Saya kira tak perlu dipersoalkan soal pemberian gelar jenderal kehormatan,” tegasnya.

Apalagi kata Jerry, pemberian kehormatan gelar istimewa sebagai Jenderal TNI bukan kali ini saja terjadi. Sebab, sebelumnya pun pernah terjadi dan diterima oleh para purnawirawan TNI yang dianggap memiliki dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara.

“Banyak juga panglima ABRI/TNI tak ada yang komplain. Memang tepat pemberian ini diberikan di saat pemilu telah usai, jadi tak akan digoreng ke pilpres,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.

Ini Alasan Polda Metro Belum Tahan Firli Bahuri di Kasus Pemerasan SYL

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berkelit bahwa pihaknya lamban dalam penyelesaian perkara mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Apresiasi Tinggi untuk Densus 88 di Balik Pertobatan JI

Khoirul Anam mengapresiasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dinilainya berhasil mengukir sejarah baru dengan menyadarkan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) untuk membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS