HOLOPIS.COM, JAKARTA – Peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), Lucius Karus menyoroti tentang adanya wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang akan digulirkan oleh Ganjar dan PDIP di DPR.
Menurut Lucius, meski peluang angket berjalan di DPR terbuka lebar, namun pragmatisme sejumlah parpol yang terlibat membuat kesuksesan hak angket tersebut masih patut dipertanyakan kembali.
Sebab kata Lucius, perubahan sikap parpol, terutama setelah pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu, menambah pesimisme terhadap pelaksanaan angket ini.
Dengan kondisi tersebut, tentunya prospek hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu terlihat semakin suram.
“Walau masih saja ada politisi Nasdem yang mengatakan komitmen mereka untuk mendukung hak angket, tetapi jelas Surya Paloh tak semantap Ganjar saat berkomentar soal angket itu. Jadi ya saya sangat pesimis sih dengan angket ini,” kata Lucius dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (26/2).
Dikatakan Lucius lagi, bahwa implementasi usulan yang digaungkan oleh kubu paslon nomor urut 01 dan 03 (Anies cs dan Ganjar cs) di DPR tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.
“Hanya saja usulan Ganjar untuk menelisik kecurangan Pemilu melalui hak angket DPR tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan,” tuturnya.
Dari sisi pengalaman selama ini, kata dia, DPR periode 2019-2024 dinilai belum berhasil mewujudkan banyak usulan terkait hak angket, seringkali layu sebelum terealisasi. Bahkan usulan Ganjar semakin melewati jalan terjal lantara. UU telah mengatur penyelesaian sengketa hasil pemilu harus melalui Mahkamah Konstitusi.
“Proses angket tak memberikan kepastian apa pun terkait kecurangan pemilu sehingga mestinya bukan jalan yang efektif untuk mendapatkan hasil pemilu yang jurdil,” tutup Lucius.
Sebelumnya, hak angket ini diwacanakan oleh PDIP dan Ganjar Pranowo pasca mengetahui hasil quick count dan real count sementara, suara Ganjar Mahfud jeblok.
Hal ini disampaikan Ganjar pada hari Jumat (23/2). Bahkan Ganjar menegaskan bahwa niat hak angket itu sudah sangat serius.
“Kami tidak pernah tidak serius ngajuin hak angket. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen yang berbicara, itu artinya sudah keputusan partai ya,” kata Ganjar dalam pernyataannya.
Tim penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami ekspor batu bara ke sejumlah negara. Di antaranya…
Bencana banjir melanda ribuan pemukiman warga yang ada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
MAKASSAR - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar tegaskan sudah menindak…
PDIP tidak bisa banyak berdalih perihal peran mereka yang disebut sebagai inisiator dalam pengesahan Undang-Undang…
Bencana banjir dan longsor melanda pemukiman warga yang adadi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sejak…
Keluarga Irfan dan Jennifer Bachdim menyambut bulan Desember dengan penuh ceria dan semangat natal yang…