HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mahfud MD membantah bahwa dirinya bakal mendukung apa pun rencana dari Ganjar Pranowo, termasuk mengenai rencana pengajuan hak angket atas kekalahan Pemilu.
Bahkan, Mahfud mengungkapkan bahwa sebenarnya rencana hak angket itu adalah perintah partai dan bukan murni dari seorang Ganjar Pranowo.
“Saya ndak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai,” kata Mahfud dalam pernyataannya Kamis (22/2) seperti dikutip Holopis.com.
Mahfud kemudian menyatakan seolah mengingatkan Ganjar Pranowo untuk tidak usah cawe-cawe urusan hak angket dan pasrah saja menunggu hasil Pemilu.
“Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndak mau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu,” ucapnya.
“Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah,” sambungnya.
Mantan Menko Polhukam itu pun kemudian sekali lagi menegaskan, dirinya tidak berminat untuk urusan tersebut dan tidak bakal tertarik mengikuti ide Ganjar Pranowo.
“Saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo memaksa partai pengusungnya untuk segera menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Tak hanya partai pengusungnya, Ganjar menyebut bahwa pihaknya saay membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk melancarkan aksi tersebut.
Pria yang tersandung kasus korupsi e-KTP itu pun memaksa agar Pemilu bisa disebut curang sehingga hak interplasi DPR bisa dilakukan sesegera mungkin.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Selasa (20/2).
