HOLOPIS.COM, JAKARTA – KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Jenderal Maruli Simanjuntak mempertanyakan tuduhan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai adanya intimidasi TNI terhadap masyarakat di masa Pemilu.
Maruli pun menantang Megawati untuk membuat laporan jika memang menemukan adanya intimidasi dan tidak sebatas berbicara menuduh di muka publik.
“Kalau memang mau resmi, bisa laporkan atau disampaikan, ada kejadian di mana kami akan coba tindak lanjuti nanti. Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga enggak tahu di mana, sulit juga kan,” kata Maruli dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (5/1).
Mantan Pangkostrad itu pun menegaskan, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika memang adanya pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
“Kalau ada bukti suara, foto, ada saksi, atau apa segala macam, ya, mudah-mudahan kami bisa cepat. Ada dasarnya memanggil orang,” tukasnya.
Maruli kemudian malah menyinggung permasalahan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kabinda Papua Barat. Dimana pada waktu itu diketahui muncul pakta integritas yang ditandatangani Brigjen TNI TSP Silaban bersama Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
“Ya kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kami tarik, kami tanya-tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut, dan lagi dalam proses,” bebernya.
Maruli kemudian menegaskan bahwa pada dasarnya TNI selalu sigap merespons setiap laporan atau aduan pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama tahun politik ini.
“Yang tadi saya sampaikan, tentang Papua, kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan, tetapi ada perkembangan. Ini kami panggil orangnya, langsung berkoordinasi, ya, kami tindak lanjuti langsung kalau memang ada bukti. Akan tetapi, kalau buktinya kata-kata, kami sulit yang mana ini, ya, anggota kami, yang mana yang mengancam,” tegasnya.
Oleh karena itu, Maruli kembali mengingatkan Megawati untuk tidak hanya sebatas bisa bicara tanpa memberikan alat bukti yang jelas mengenai tuduhan intimidasi kepada masyarakat.
“Ya, kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada,” pungkasnya.