HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP terus mendorong agar Mahfud MD segera mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam RI di masa pencalonannya sebagai cawapres.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pun menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun sudah sejak lama menginginkan agar Mahfud sebaiknya segera pergi dari Kabinet Indonesia Maju.
“Sudah lama diberikan restu,” kata Hasto dalam pernyataannya pada Selasa (30/1) seperti dikutip Holopis.com.
Bahkan, pengunduran diri ini pun diakui Hasto harus dirancang sedemikian rupa sembari menunggu momentum. Meskipun kemudian diketahui bahwa sampai saat ini belum ada realisasi dari pengunduran diri Mahfud.
“Terkait dengan mundurnya Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud Md bersama dengan partai politik pengusungnya, PDI-Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu dan kemudian ini suatu momentum yang sangat baik,” tukasnya.
Meskipun mendorong Mahfud segera mengundurkan diri, toh PDIP kemudian diketahui tetap saja mempertahankan para kader mereka untuk berada di Kabinet Indonesia Maju.
Tak seperti Mahfud, pihak PDIP pun berdalih bahwa keberadaan para kader mereka di Kabinet demi menjaga stabilitas politik pada saat pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa sebenarnya banyak menteri dari kader mereka yang sudah ingin mengundurkan diri dari kabinet Indonesia Maju.
Namun, hal tersebut hingga saat ini belum juga terealisasi karena ulah Megawati Soekarnoputri yang melarang mereka untuk mengundurkan diri apalagi menjelang Pemilu.
Hasto pun mengklaim Megawati mempertimbangkan stabilitas keamanan apabila seluruh menteri dari PDIP mengundurkan diri dari kabinet.
“Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan ‘Kami sudah siap angkat koper’, tapi buat Ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” kata Hasto, Selasa (23/1).
Hasto membandingkan kejadian tersebut dengan apa yang dialami oleh Presiden ke-2 Soeharto. Saat itu, kata dia, jika ada menteri yang mundur menyebabkan kegoncangan politik.
“Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik,” ujarnya.