HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya memang telah memiliki kesepakatan dengan Ganjar Pranowo mengenai jabatannya di Menko Polhukam RI.
Calon wakil presiden nomor urut 3 itu pun mengklaim dari kesepakatan tersebut dirinya memang akan mengundurkan diri, namun masih menunggu waktu yang tepat.
“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (23/1).
Mahfud bahkan menyebut, dirinya sudah menyinggung perihal pengunduran diri tersebut dalam pernyataannya usai debat cawapres beberapa waktu lalu.
“Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya kan membacakan sebuah pernyataan ‘saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun lalu sebagai Menko Polhukam’,” ungkapnya.
Mahfud kemudian bertele-tele saat memberikan penjelasan mengenai alasan dirinya masih tetap ngotot berada di kursi Menko Polhukam RI, sedangkan di kesempatan yang sama kerap memberikan kritik kepada pemerintah.
“Menurut aturan itu tidak dilarang. dulu yang tidak dilarang itu menteri, pejabat-pejabat pusatlah. tetapi menjelang pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahkan wali kota pun ya tidak harus mundur. Aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. tapi tidak apa-apa,” klaimnya.
Selain itu, Mahfud juga sesumbar bahwa bertahannya dia di kabinet karena ingin pamer bisa memisahkan kepentingan kampanye dengan jabatannya sebagai menteri.
“Saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” klaimnya.
Ganjar Pranowo kembali meminta agar Mahfud MD segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI.
Pasangan calon nomor urut 3 itu pun mengaku, telah melakukan pembicaraan dengan Mahfud agar segera mundur dari Kabinet Indonesia Maju dan bukan sekadar cuti.
“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang,” kata Ganjar dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (23/1).
Permintaan ini pun kembali digaungkan oleh Ganjar Pranowo karena dirinya menilai calon wakil presidennya tersebut berpotensi melakukan konflik kepentingan.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” jelasnya.
Pria yang tersangkut kasus korupsi e-KTP itu pun secara tidak langsung menuding bahwa Mahfud MD kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja.
“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ucapnya.
