HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menepis berbagai tudingan terhadap pemerintah yang disebut menggunakan program dana desa untuk keperluan politik pihak tertentu.
“Saya kira pemerintah tidak ada program seperti itu, hanya memang saya dengar ada isu, misalnya para pendamping desa, dana desa itu dari salah satu partai politik,” kata Luhut sebagaimana dikutip Holopis.com dari tayangan video di unggahan akun Instagram pribadinya, Rabu (17/1).
Dia lantas berpendapat, akankah lebih baik jika dilakukan pengawasan ketimbang saling menuduh antara pihak yang satu dengan pihak lainnya terkait persoalan tersebut. Sebab menurutnya, dengan ada pengawasan tersebut tentu akan bisa melihat pihak mana yang bermain-main di sana.
“Ya kita awasi aja ramai-ramai, kan gampang. Ada polisi, ada TNI, ada publik juga, siapa saja semuanya. Jadi kita saling mengawasi untuk kepentingan kita bersama,” katanya.
“Jangan asal menuduh saja begini-begini. Ayo lihat semua ramai-ramai, mana partai politik yang bermain-main di situ,” sambungnya.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi apapun terkait dalam menjalankan program-program yang ada.
Dia mengatakan, bahwa pihaknya kini masih terus berfokus untuk menyelesaikan berbagai program kerja di sisa-sisa masa pemerintahan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau pemerintah belum melihat sampai sekarang ada intervensi, kami semua sibuk dengan pekerjaan kok,” pungkasnya.
