HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro alias Simon memberikan respons atas ungkapan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menyebut, bahwa harapannya terkait dengan tongkat estafet kepemimpinan nasional.
Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Kapolri masih dalam ruang netralitas Polri sebagai lembaga negara.
“Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi,” kata Simon dalam keterangannya kepada Holopis.com, Sabtu (13/1).
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Kapolri menyampaikan bahwa Kapolri ingin agar Presiden ke depan adalah orang yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dari pemerintahan sebelumnya, bukan sekadar hanya mengerjakan hal yang berbeda belaka.
“Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, bukan karena perbedaan. Akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik,” kata Kapolri dalam sebuah kesempatan di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Dengan narasi Kapolri itu, Simon menekankan bahwa tidak ada unsur perintah atau instruksi kepada jajaran Kepolisian dalam konteks Pemilu 2024. Akan tetapi sebuah ungkapan harapan semata.
“Karo Penmas Polri juga sudah mengklarifikasi hal itu,” imbuhnya.
Akademisi yang juga rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu menjelaskan, bahwa tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Ada konteks yang harus dibaca secara utuh.
“Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini,” ujarnya.
Apalagi ia juga menekankan bahwa tidak ada unsur spesifik perintah untuk mendukung paslon Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 tertentu.
“Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon,” tuturnya.
Lebih lanjut, Simon juga menjelaskan bahwa Pemilu 2024 memang sebentar lagi akan dilaksanakan, sehingga apa pun ungkapan Kapolri atau pejabat lain tentu sangat terbuka untuk ditafsiri oleh sejumlah pihak sebagai dukung mendukung.
“Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri,” tukasnya.
Saat ditanya apakah ungkapan “estafet kepemimpinan” akan mengganggu netralitas Polri? Simon menjawab bahwasannya ungkapan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap netralitas Polri.
Apalagi Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit menurut Simon sudah sangat menunjukkan komitmennya untuk berlaku netral di dalam kontestasi politik elektoral.
“Sejak awal, Polri itu sudah menegaskan komitmennya. Konsisten hingga sekarang. Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran Polri se-Indonesia sudah jelas. Polri telah menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tutur Simon.
Pun demikian, Simon mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh sejumlah pandangan-pandangan yang menafsirkan pernyataan Kapolri tersebut dengan cara yang utuh.
“Kita harus waspada terhadap ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sejauh ini, tahapan Pemilu telah berjalan dengan baik, jangan sampai isu-isu yang muncul mengganggu fokus Polri untuk mensukseskan Pemilu 2024,” serunya.
Terakhir, di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoaks dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar. Sehingga ia pun mengajak semua masyarakat untuk lebih mengedepankan unsur persatuan dan kesatuan antar sesama demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.
“Mari kita tetap menjaga persatuan untuk Pemilu 2024 damai guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
