Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Pembantu Jokowi Sebut Pembangunan Infrastruktur Meningkat, Tapi Korupsi BUMN Membengkak

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menuding banyak perusahaan BUMN di Indonesia yang terbilang tidak sehat.

Dalam kegiatan kampanyenya di Surabaya, Jawa Timur, mantan Hakim Konstitusi itu mengumbar janji bakal melakukan perbaikan terhadap sejumlah perusahaan BUMN yang sakit tersebut.

“Soal mitra BUMN tadi, banyak mitra BUMN nanti kami perbaiki,” kata Mahfud dalam pernyataannya pada Rabu (10/1) seperti dikutip Holopis.com.

Mahfud yang saat ini masih sebagai pembantu presiden di kursi Menko Polhukam itu menyebut, tidak sehatnya para perusahaan BUMN itu ternyata paling banyak ada di bagian infrastruktur.

“Banyak korupsi-korupsi itu BUMN. Bahkan, ini yang mungkin Anda tidak banyak yang dengar, di Indonesia itu infrastruktur,” klaimnya.

Padahal, di lain sisi Presiden Jokowi hingga saat ini masih menggencarkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

“Infrastruktur itu luar biasa maju di era dua pemerintahan Pak Jokowi banyak infrastruktur; tetapi tahu enggak BUMN yang kolaps sekarang semuanya adalah BUMN yang mengurusi infrastruktur,” tukasnya.

Mahfud MD itu kemudian mempertanyakan kinerja rekannya di pemerintahan terhadap BUMN sektor infrastruktur yang kolaps dan dinilai janggal.

“Infrastruktur besar ini uang dari mana? Kok mereka bisa rugi gitu, loh? Nah, ini juga harus diratapi. Pasti ada something wrong (sesuatu yang salah) di situ,” tuturnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru