HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) mendorong agar reformasi birokrasi semakin digencarkan menjelang akhir masa jabatannya.
Reformasi birokrasi itu menurut Jokowi, juga termasuk dalam reformasi digital di internal pemerintahan yang berumur 9 bulan lamanya.
“Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan. Ini kita pake momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet seperti dikutip Holopis.com, Selasa (9/1).
Selain itu, Jokowi pun mendorong tranformasi digital terus ditingkatkan di instansi pemerintahan. Namun, kondisi saat ini justru makin banyak platform yang justru mempersulit masyarakat.
“Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan harus benar-benar kita lakukan. ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga harus disederhanakan,” ujarnya.
Pasalnya, sampai saat ini Jokowi mengakui bahwa pembuatan platform pemerintahan justru menjadi ladang proyek bagi segelintir oknum. Namun, Jokowi tidak memperdalam lebih lanjut mengenai ulah oknum pemerintahan yang mengambil proyek tersebut.
“Dan tidak ada lagi platform – aplikasi yang baru, yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna utamanya dalam layanan digital,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian meminta agar pemborosan anggaran pemerintah bisa diantisipasi dengan penyederhanaan platform pemerintahan.
“Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan,” lanjutnya.
