HOLOPIS.COM, JAKARTA – DPR RI menegaskan bahwa TNI harus tetap dibiarkan netral dan tidak terus menerus ditarik ke ranah politik dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan, semua pihak harusnya bisa membedakan masalah hukum dan tidak memaksakan menariknya ke ranah politik.
“TNI adalah kebanggaan masyarakat, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi,” kata Meutya dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (3/1).
“Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis,” imbuhnya.
Meutya kemudian miris melihat pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI.
Dengan tanggapan seperti itu, Meutya pun menyebut bahwa Hasto justru terlalu memaksakan permasalahan itu untuk menjadi masalah politik.
“Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” tegasnya.
Meutya pun mendukung jika ada penindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan pelanggaran. Namun, tentunya keadilan itu harus seimbang dan melihat sebab masalah awal itu juga bisa terjadi.
“Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan. Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan,” terangnya.
Meutya juga mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.
