HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ganjar Pranowo mengklarifikasi ucapan dari rekannya, Mahfud MD yang menyebut bahwa banyak Duta Besar Indonesia berasal dari titipan partai politik.
Pria yang tersangkut kasus korupsi e-KTP itu pun menganggap, omongan Mahfud salah penyampaian. Menurutnya, yang ingin disampaikan Mahfud sebenarnya agar tidak ada lagi Dubes yang dipaksakan meski tidak punya kompetensi.
“Maksudnya Pak Mahfud tuh saya kira begini, jangan dipaksakan yang tidak kompeten. Boleh sumbernya dari mana aja, tapi kalau kira-kira sumbernya dari situ, pilihlah yang kompeten, kira-kira gitu,” klaim Ganjar dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (23/12).
Ganjar Pranowo pun mengakui bahwa pada dasarnya memang jabatan Dubes tersebut bisa dari usulan atau rekomendasi.
“Ya dibenarkan aja. Ya faktanya kan ada yang mengusul-usulkan,” imbuhnya.
Ganjar mengatakan, dari data yang ada, banyak jalan terkait penempatan diplomat tersebut. Mulai dari jejak karir hingga titipan partai. Dari manapun sumbernya, lanjut Ganjar, penempatan diplomat tersebut bergantung pads fit and proper test di DPR RI.
“Sebenarnya sumbernya banyak, adanya dari karir, ada yang dari partai, termasuk yang dari partai kan juga ada. Yang penting nanti di komisi I (DPR) akan ada fit and proper. Sumbernya bisa macam-macam KPK, yang karir ada, yang pensiunan juga ada, dari pengusaha ada, dari partai kan ada,” terangnya.
Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan rekrutmen para diplomat RI harus ditinjau ulang. Dia menyinggung terkadang para diplomat itu ada titipan dari partai sehingga tidak mengerti tentang kerja-kerja diplomasi.
“Saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat-diplomat kita itu bagus, sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai, kalau belum dari partai, belum masuk itu tidak disahkan, di DPR partai ini belum masuk,” kata Mahfud, Jumat (22/12).
Mahfud menyebut para diplomat itu terkadang tidak mengerti setelah diberi tugas. Mahfud berjanji akan mengatur terkait rekrutmen diplomat itu.
“Nah sesudah diberi tugas ndak jelas, dia ndak ngerti, ndak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan nanti diplomasi ini diatur kembali lah rekrutmennya itu, betul-betul orang yang memenuhi syarat,” katanya
