HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yakin betul bahwa Mahfud MD akan sangat menguasai materi di panggung debat Cawapres yang digelar KPU malam ini, Jumat (22/12) sekira pukul 19.00 WIB nanti.
“Jadi tema debat kali ini kami ikuti dengan penuh optimisme, karena tema terkait dengan ekonomi, kerakyatan, kemudian digitalisasi, kebijakan APBN, APBD, semuanya sangat terkait dengan pak Ganjar Mahfud,” kata Hasto dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, hari ini.
Hal ini karena Ganjar dan Mahfud memang sudah banyak berkutat dengan materi soal itu, sehingga ia yakin tidak akan sulit Mahfud MD sebagai Cawapres 2024 melakukan debat terbuka dengan para cawapres lainnya.
“58 persen (responden survei) memerlukan bagaimana komitmen dari pasangan calon terkait dengan terciptanya lapangan pekerjaan, penurunan angka kemiskinan dan melalui KTP sakti sebagai inovasi dengan satu data, dengan digitalisasi, pengalaman dari prof Mahfud, di mana keberpihakan dengan wong cilik dengan menggunakan hukum sebagai pedang keadilan itu menyentuh seluruh aspek yang dibahas dalam tema ini,” paparnya.
Sekali lagi, Hasto pun menyatakan bahwa Mahfud MD akan melewati fase debat malam ini dengan sangat baik dan lancar.
“Karena itu kami sangat optimis, bahwa prof Mahfud mampu menampilkan, tidak hanya gagasan terbaik bagi wong cilik, tetapi juga kontestasi ini diwarnai dengan karakter yang baik dari sosok prof Mahfud MD yang berbeda dengan lainnya, karena pengalaman yang sangat lengkap,” terangnya.
Memang diakui Hasto, Mahfud MD lebih ahli di bidang hukum, sementara materi yang akan dibahas di dalam debat nanti lebih kepada sektor keuangan. Namun ia yakin Mahfud bisa memahami dengan sangat baik isu tersebut.
Karena pokok dari materi ini adalah bagaimana negara bisa memberikan aspek keadilan dalam pemenuhan hak kebutuhan rakyatnya.
“Justru yang diharapkan rakyat adalah keadilan, keadilan dalam tanah ekonomi, keadilan dalam distribusi bansos, keadilan dalam pemberian kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat untuk orang miskin, keadilan agar satu orang rumah tangga miskin dapat difasilitasi oleh negara jadi 1 sarjana, itu semua terintegrasi dengan kebijakan KTP sakti,” tukasnya.
Oleh sebab itu, keadilan dan kesetaraan ini bisa dicapai jika hukum yang ada bisa berjalan dengan sangat baik.
“Sehingga persoalan hukum ini menjadi akar dari persoalan, mengapa terjadi ketidakadilan di dalam ranah ekonomi? Mengapa pengangguran menjadi begitu banyak? Mengapa kualitas pendidikan kita tidak begitu baik, nantinya akan diikuti dengan politik realokasi dari APBN dan APBD yang betul-betul berpihak di dalam menciptakan lapangan kerja untuk rakyat,” tandas Hasto.
