Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Mahfud MD Ngotot Mau Tirukan Konsep Pemerintahan Soeharto

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mahfud MD bersikeras bahwa dirinya harus mendapatkan tugas yang berbeda dibandingkan Ma’ruf Amin apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden.

Dalam kampanyenya di Jawa Barat pada Jumat (15/12), Mahfud pun menegaskan bahwa dirinya sudah mengajukan syarat ke Megawati Soekarnoputri bahwa dirinya ingin mengendalikan Menko Polhukam apabila terpilih nanti.

“Ban serep? Tidak. Kita sudah bersepakat, saya sudah bicara dengan Bu Mega bersama ketua umum parpol. Saya tidak mau jadi ban serep,” kata Mahfud dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (16/12).

Nantinya, Mahfud ngotot ingin memegang kuasa langsung atas penanganan Polhukam di Indonesia dan tidak sebatas berhenti di Menko Polhukam.

“Saya minta akses untuk ikut mengatasi masalah politik, hukum dan keamanan sebagai wapres, kan bisa. Menjadi atasnya Menko Polhukam,” tuturnya.

Hal itu diakui Mahfud dengan meniru gaya kepemimpinan di orde baru, yakni wakil presiden era Presiden ke-2 Soeharto.

“Dulu jaman Pak Harto, Wapres itu dulu tugasnya Menko Wasbang, Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan. Itu wakil presiden yang diberi tugas memimpin pengawasan pembangunan. Pak Tri, Pak Wirahadi Kusuma, itu tugasnya mengawasi pembangunan, itu tugas khusus,” jelasnya.

Mahfud kemudian juga menuding, fenomena ban serep baru terjadi belakangan, bahkan di zaman Ma’ruf Amin.

“Nah baru kemudian ada gejala yang kadang-kadang tuh wapres hanya ban serep, protokoler,” tuturnya.

Mahfud pun mengklaim, konsep kerja tersebut demi membagi tugas antara Presiden dan juga wakilnya.

“Kalau mau efektif, kita bagi tugas. Pengawasannya tetap Presiden, pengambil kebijakannya Presiden. Tapi saya mengkoordinir, menangani langsung dan memberikan rekomendasi kepada presiden, yang itu langsung juga disampaikan ke publik. Jadi tidak akan hanya protokoler semata-mata. Kita perbaiki dan ini sudah dibicarakan,” bebernya.

Mahfud yang sempat gagal menjadi cawapres karena tergusur oleh Ma’ruf Amin ini kemudian mengklaim bahwa Ganjar senang dengan usulan yang telah diajukannya

“Mas Ganjar juga sudah berkali-kali ‘Wah saya senang sekali kalau ada seorang Wakil Presiden mau melaksanakan tugas khusus di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi’, kan itu kan? Itu nanti saya kerjakan,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru