HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengklaim telah menuntaskan sejumlah masalah perizinan rumah ibadah, termasuk gereja yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.
Dalam proses debat yang berlangsung di KPU RI pada Selasa (12/12), Anies mengklaim telah mengatasi kesulitan pembangunan rumah ibadah untuk sejumlah penganut agama yang ada di DKI.
“Perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun 40 tahun dan tuntas dibereskan. Oke antrian yang amat panjang yang tidak pernah selesai dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha Hindu Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat tempat ibadah,” kata Anies dalam pernyatannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (13/12).
Anies yang sedang tersangkut kasus korupsi Formula E itu bahkan sesumbar, dirinya menjadi satu-satunya Gubernur di DKI Jakarta yang paling banyak memberikan izin tempat ibadah.
“Mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Kalau boleh saya laporkan dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah gubernur Anis Baswedan,” klaimnya.
“Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya saya bicara ketika umat Kristen memiliki gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat saya bicara dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah,” sambungnya.
Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi toleransi beragama di Jakarta selama Anies Baswedan menjabat?
Dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan wilayah, rumah ibadah milik umat Nasrani ternyata paling banyak menghilang yakni mencapai 1449 gereja tutup.
Berikut datanya :
Jakarta Selatan
2018 memiliki 472 gereja, 2022 memiliki 147 gereja.
Jakarta Timur
2018 memiliki 955 gereja, 2022 memiliki 406 gereja.
Jakarta Barat
2018 memiliki 674 gereja, 2022 memiliki 312 gereja.
Jakarta Utara
2018 memiliki 555 gereja, 2022 memiliki 310 gereja.
Jakarta Pusat
2018 memiliki 131 gereja, 2022 memiliki 164 gereja
Seperti diketahui Sobat Holopis, sejumlah kasus intoleransi pun kerap terjadi semasa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun jelang menjabat.
Salah satu kasus yang sempat menonjol ketika Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ampera di daerah Jagarkarsa pada tahun 2019 sempat ditolak oleh masyarakat sekitar. Penolakan itu bermula ketika Yayasan Wisesa Wicaksana mengajukan permohonan ingin mengalihfungsikan rumah tersebut menjadi tempat ibadah GKI Ampera.
Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo memaparkan pihaknya menerima 10 aduan terkait diskriminasi yang terjadi di sekolah di Jakarta. Kasus tersebut mulai dari ajakan tidak memimpin ketua OSIS dari nonmuslim hingga paksaan seorang siswi untuk menggunakan hijab.
Setara Institute pun pernah mencapt DKI Jakarta mendapatkan skor toleransi terendah karena sepanjang November 2016 sampai Oktober 2017 setidaknya ada 14 peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Ibu Kota.
Dimana momen itu diketahui berlangsung saat Pilkada DKI Jakarta yang akhirnya dimenangkan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno.
Ia mencontohkan, sejumlah peristiwa yang memperlihatkan sikap intoleran, yakni pelarangan shalat jenazah bagi pendukung calon gubernur tertentu atau sejumlah kasus persekusi yang lainnya.
Kemudian, semakin menempatkan DKI diposisi buncit dalam Indeks Kota Toleran (IKT) karena pemerintah provinsi (pemprov) tidak merespon atau menindak tegas aksi intoleran tersebut, dalam bentuk regulasi atau penindakan.
