Minta Tambahan Uang Lauk Prajurit Karena Iri dengan Polri, Panglima TNI Kena Semprot

Harusnya yang diminta ke Presiden itu bukan naiknya uang lauk pauk, tapi minta uang untuk membangun sumber daya manusia di lingkungan TNI, terutama dalam menghadapi tantangan yang sedang kompleks di era digital ini.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey angkat suara terkait dengan permintaan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang ingin agar uang lauk pauk prajurit TNI dinaikkan menjadi Rp200 ribu per hari.

“Permintaan kenaikan uang lauk pauk ini seolah-olah tidak mencerminkan seorang pejuang penjaga garda terdepan republik Indonesia,” kata Abdullah dalam keterangannya kepada Holopis.com, Sabtu (2/12).

Apalagi kata dia, permintaan itu bukan didasari atas faktor kegentingan, melainkan hanya sekadar sentimental dan iri kepada Polri.

“Apakah memang Jenderal Agus Subiyanto iri dengan Polri, ataukah berfikirnya hanya sebatas makanan saja?. Kalau iri, itu bukan soal makanan, tetapi soal kesuksesan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ketus Abdullah.

Lebih lanjut, eks aktivis Mahasiswa ini pun menilai seharusnya yang dipikirkan oleh Jenderal Agus Subiyanto adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TNI, bukan malah mengeluarkan statemen yang cenderung TNI hanya fokus pada isi perut.

“Harusnya yang diminta ke Presiden itu bukan naiknya uang lauk pauk, tapi minta uang untuk membangun sumber daya manusia di lingkungan TNI, terutama dalam menghadapi tantangan yang sedang kompleks di era digital ini,” tuturnya.

“Sebab seluruh prajurit TNI harus dituntut untuk melek digital dengan meningkatkan literasi digital. Prajurit TNI perlu memahami tren dan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka,” sambung Abdullah.

Ketimbang menarasikan meminta uang tambahan untuk lauk pauk bagi prajurit, akan tetapi bagaimana meminta tambahan anggaran untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan siber.

“Kalau bisa minta anggaran untuk bangun pusat Pendidikan dan Pelatihan Cyber TNI di Indonesia, lebih bagus lagi bangun Batalayon Cyber Khusus, hal ini agar melindungi jaringan dan sistem militer dari ancaman siber dan serta siap melakukan serangan Cyber dari luar. Bukan urusan makanan,” tandasnya.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sedang mengupayakan kenaikan uang lauk pauk (ULP) untuk prajurit TNI, dari tadinya Rp88.000 untuk disamakan dengan institusi Polri menjadi Rp200.000.

“Kalau dibandingkan dengan Polri itu sangat jauh, Polri sudah Rp200 ribu hampir Rp300 ribu,” kata Agus di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (1/12) kemarin.

Panglima telah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Menteri BUMN.

Temukan kami juga di Google News
  • Baca Juga

Pencarian Kapal Pengangkut BTS yang Hilang Dibagi di Dua Lokasi

TNI AL bersama tim gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap Kapal LCT Cita XX yang hilang kontak di antara Perairan Kabupaten Mimika dan Asmat, Papua.

Pasukan Gabungan Masih Cari Kapal Pengangkut BTS yang Hilang di Perairan Mimika

Sebuah kapal LCT Cita XX dengan tujuan Kabupaten Yahukimo dikabarkan telah mengalami hilang kontak diantara Perairan Kabupaten Mimika dan Asmat.

KSAD Klaim Banyak Prajurit TNI Nyambi Jadi Tukang Ojek

KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut dirinya memounyai alasan agar TNI diperbolehkan untuk berbisnis.

Revisi UU Dituduh Berpotensi Dwifungsi TNI, Moeldoko : Enggak Usah Khawatir Berlebihan

Pemerintah hingga saat ini masih bersikeras bahwa rencana revisi UU TNI Polri berpotensi kembali menghidupan Dwifungsi.

Moeldoko : Saya Tidak Setuju TNI Berbisnis!

Kepala Staf Kepresidenen, Moeldoko menolak dengan keras salah satu poin dalam revisi UU TNI Polri.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Olimpiade

BERITA TERBARU

LHKPN Ujang Iskandar, Anggota DPR NasDem yang Ditahan Kejaksaan Agung

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Iskandar ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung RI terkait dengan tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Tengah.