HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan keberadaan parpol (partai politik) di Indonesia harus tetap dipertahankan meski kerap kali disalahgunakan.
Dalam pernyatannya Jumat (1/12), Mahfud MD menyebut awalnya partai politik kerap kali dijadikan alat untuk kegiatan koruptif yang terkesan jadi memeras para kadernya.
“Kalau dikatakan kenapa sih di Indonesia, mohon maaf misalnya, banyak korupsi. Karena partai politik banyak di situ meras-meras. Tetapi sekarang yang ada di penjara memang terbukti dan itu banyak karena kegiatan-kegiatannya di partai politik,” kata Mahfud MD dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (2/12).
Mahfud MD bahkan menuduh bahwa kinerja parpol sebagian besar telah melakukan penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Namun, mantan hakim konstitusi itu menganggap bahwa dirinya lebih memilih keadaan seperti itu.
“Selama ini banyak penyalahgunaan di dalam kinerja-kinerja parpol kita. Dan kita paham itu, dan kita tidak suka itu. Tetapi kadang kalau situasi lebih memaksa partai politik melakukan itu,” ujarnya.
“Oleh sebab itu, sebetapa pun kita tidak suka terhadap situasi, maka prinsip yang harus dipertahankan partai politik itu harus ada,” sambungnya.
Pilihan itu diambil oleh dirinya tidak lain demi menghadang potensi kekuasaan penuh oleh pemerintah tanpa adanya partai politik. Sehingga, hal itu berpotensi menimbulkan keotoriteran dalam menjalankan pemerintahan.
“Lebih baik ada partai politik meskipun misalnya, partai politik itu lemah atau koruptif, daripada tidak ada partai politik. Karena negara tanpa partai politik akan menjadi negara yang otoriter. Semua kekuasaan lalu dipegang oleh seorang penguasa tunggal itu kalau tidak ada partai politik, semua ditentukan sendiri,” jelasnya.
Oleh karena itu, Mahfud pun mengakui akan tetap mempertahankan sistem seperti itu ketimbang membubarkan partai politik dan membuat kekuasaan cenderung menjadi otoriter.
“Makanya kalau kita berpikir mari kita harus menang sekarang itu untuk menjawab hal yang seperti itu, agar ke depannya partai politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu benar-benar hadir untuk mencapai tujuan konstitusi yaitu membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, makmur,” pungkasnya.