HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku optimis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dapat terjaga di bawah 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Optimisme ini timbul dengan melihat perkembangan APBN hingga periode Oktober 2023. Dimana pada periode Oktober ini, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 700 miliar, atau setara 0,003 persen dari PDB. Ini menjadi kali pertama APBN mencatatkan defisit di tahun 2023.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, saat ini kondisi perekonomian global masih dihadapi oleh volatilitas yang sangat tinggi, yang dampaknya juga dirasakan oleh kas negara, seperti penerimaan perpajakan yang terkait dengan komoditas atau aktivitas ekspor impor.
Akan tetapi, Febrio menekankan, dalam perumusan APBN, Kemenkeu sudah memperhitungkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dengan demikian, realisasi pendapatan dan belanja hingga Oktober ini sudah sesuai dengan pagu yang dicanangkan pemerintah.
“APBN kita bersifat forward looking sehingga antisipatif,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2023 yang dikutip Holopis.com, Minggu (26/11).
Oleh karenanya, Kemenkeu pun optimis defisit APBN akibat realisasi belanja yang lebih tinggi dari pendapatan negara akan terjaga di bawah 2,3 persen.
“Dengan dinamika sekarang, peluang defisit kita lebih rendah 2,3 persen memang terlihat semakin nyata. Sehingga ini menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai
,” ucapnya.
Optimisme pemerintah terhadap kinerja kas negara juga terefleksikan dari adanya penyesuaian postur APBN 2023. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pagu APBN tahun ini.
Melalui aturan tersebut, pemerintah mengerek target penerimaan perpajakan sebesar 4,58 persen menjadi Rp 2.118,34 triliun. Kemudian, pemerintah juga memangkas target pembiayaan anggaran sebesar 39,50 persen menjadi Rp 421,21 triliun.
“Di perkembangan sisi penerimaan APBN kita pun ini realtif lebih baik dibandingkan APBN yang kita sudah siapkan,” tukas Febrio.
