HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim agar lebih berhati-hati dalam mengubah kurikulum pendidikan.
Sebab kata Presiden, perubahan kurikulum berpengaruh pada mental guru. Hal ini karena banyak guru stres berat akibat salah satunya karena perubahan kurikulum tersebut,
Dipaparkan Presiden, bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah rujukan dari hasil riset sebuah lembaga internasional RAND Corporation tahun 2022. Di mana di dalam riset tersebut dijelaskan, bahwa tingkat stres guru lebih tinggi dari pekerjaan lain.
“Saya kaget juga setelah membaca bahwa tingkat stress guru itu lebih tinggi dari pekerjaan yang lain,” kata Jokowi dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-78 dan PGRI di Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (25/11) seperti dikutip Holopis.com.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya adalah ; Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko PMK Muhadjir Effendy, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Kembali pada paparan riset tersebut, Jokowi menyebut ada ada tiga faktor yang menyebabkan guru stres. Yakni tingkah laku murid, perubahan kurikulum, dan perkembangan teknologi. Sementara sejak Nadiem menakhodai Mendikbud Ristek, diketahui telah terjadi perubahan kurikulum yang diberi nama Merdeka Belajar. Jokowi pun lantas Jokowi mencolek Nadiem agar berhati-hati terkait perubahan kurikulum.
“Hati-hati Pak Mendikbud soal ini,” ujarnya.
Kendati demikian, Jokowi tak menampik bahwa kurikulum memang harus berubah untuk mengikuti situasi dan kondisi zaman. Para guru, kata dia, juga harus beradaptasi, khususnya dalam mengikuti perkembangan teknologi.
“Kurikulum memang harus berubah karena setiap saat perubahan itu selalu ada. Apalagi sekarang ini dengan disrupsi teknologi yang begitu cepatnya,” ungkap Jokowi.
Selain itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu Jokowi menyoroti kesenjangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Khususnya yang terjadi antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menegaskan bahwa ini menjadi tugas menteri pendidikan untuk mencari solusi.
“Saya kalau ke daerah mampir ke SMK, saya lihat SMK di sebuah kabupaten kemudian saya bandingkan dengan SMK yang di kota memang gap sarana prasarana jauh berbeda. Ini menjadi tugas menteri pendidikan,” tutur Presiden Jokowi.
Baca selengkapnya di halaman kedua.
