HOLOPIS.COM, JAKARTA – Research, Development of Politics and Social Change CSIS, Dominique Nicky Fahrizal menyampaikan bahwa isu netralitas polri akan tetap menjadi isu tematik yang muncul setiap ada kegiatan Pemilu, termasuk di Pemilu 2024.
Namun bagi dia, Polri tak perlu panik. Justru mereka harus lebih banyak berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung agar isu-isu semacam itu bisa direduksi dengan baik.
“Setiap jajaran kepolisian baik di pusat maupun daerah buka kanal komunikasi ke masyarakat sipil, jangan pernah lelah menjelaskan bahwa polri netral dan tidak berpolitik praktis,” kata Nicky dalam dialog dengan Komunikasi Masyarakat Indonesia, Jumat (24/11) seperti dikutip Holopis.com.
Ruang komunikasi publik ini menurut Nicky akan menjadi implementasi dari Kepolisian Demokratis. Dimana aparat kepolisian tanpa terkecuali mampu memegang teguh konstitusi yang ada. Jika dalam konteks pemilu, maka mereka sebagai ASN tidak boleh berpihak yang bisa merugikan maupun menguntungkan kontestan.
Sekaligus ia mengingatkan bahwa komandan di Polri harus benar-benar bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi. Jika pemimpin sudah berkomitmen menjalankan UU maka anggota cenderung akan patuh pada perintah komandan.
“Kepolisian demokratis adalah aparat atau anggota Polri memegang teguh konstitusi dan aturan UU dan netralitas pada kontestan. Narasikan ini agar semua situasi kondusif. Dan leadership atau kepemimpinan juga penting sekali,” ujarnya.
Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tersebut mengingatkan bahwa semua platform harus dibuka baik ngobrol secara langsung ataupun melalui kanal digital, sehingga komunikasi dan narasi yang disampaikan Polri bisa tersampaikan secara merata.
“Apa yang beredar di medsos kadang bisa jadi narasi ruang publik offline, kadang juga tidak berpengaruh. Tapi yang paling bisa digunakan polri adalah perbanyak ruang ngobrol dan bertemu dengan masyarakat diskusi kecil, sehingga masyarakat percaya bahwa kepolisian akan menjalankan tupoksinya sesuai dengan UU,” tuturnya.
Tak lupa ia menyarankan kepada Polri agar menggunakan pola komunikasi yang sesuai dengan karakter audiens, sehingga pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
“Polri pakai pendekatan yang pas, harus lebih friendly dan bersahabat. Polri ini kan bagian dari sipil tentu sangat lebih mengerti kondisi masyarakat,” pungkasnya.
