HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat mendesak Bawaslu RI tidak gentar menghadapi Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dengan bocornya dokumen pakta integritas pemenangan Ganjar Pranowo. Dimana dalam dokumen tersebut diketahui Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dengan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani pun menegaskan, dengan bantahan yang telah dikeluarkan Kepala BIN, Budi Gunawan sebenarnya merupakan standar prosedur biasa apabila ada kebocoran operasi.
“Bantahan Kepala BIN atas beredarnya pakta integritas udah bisa diprediksi. Tentu saja ketika operasi politik bocor atau gagal, selalu ada penyangkalan,” kata Kamhar dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (24/11).
“Bawaslu mesti menindaklanjuti ini, jangan gentar,” imbuhnya.
Tak hanya Bawaslu, Kamhar juga mendesak agar Komisi Aparatur Sipil Negara juga ikut pro aktif dalam penanganan kasus tersebut agar tidak terus berlanjut.
“Bawaslu dan KASN mesti lebih proaktif menindaklanjuti. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi,” tegasnya.
Kamhar kemudian juga meyakini bahwa BIN sudah menjadi alat bagi pihak tertentu hanya demi meraih kekuasaan, namun dengan cara yang melanggar aturan.
“Ini nyata-nyata alias terang benderang sebagai bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran atas azas netralitas dari aparat dan penyelenggara negara,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan tidak mau mengakui keterlibatan institusinya dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 mendatang.
Usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI, Budi Gunawan pun tidak banyak berbicara mengenai permasalahan netralitas BIN tersebut.
“Nggak ada. Nggak ada. Masa intel ngeluarin gitu,” kata Budi Gunawan, Rabu (22/11).
