BerandaNewsPolhukamPakta Integritas Pj Bupati Sorong, LISAN : Ketertiban BIN Terstruktur, Sistematis dan...

Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, LISAN : Ketertiban BIN Terstruktur, Sistematis dan Masif

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Beberapa waktu belakangan ini, muncul informasi terkait keterlibatan institusi negara yang masif memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

Praktisi Hukum sekaligus Ketum Lingkar Nusantara (LISAN), Hendarsam Marantoko mengungkapkan beberapa diantaranya. Yakni, Dugaan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang mendukung Ganjar.

Kemudian, Pencopotan Pj Bupati Bangka Belitung yang diduga karena tidak mau mendukung Ganjar dan ingin bersikap Netral.

Keterlibatan Bupati Majalengka mendukung Ganjar dengan mengerahkan perangkat aparatnya dan Arahan Bupati Boyolali kepada ASN untuk mendukung Ganjar.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Peristiwa tersebut dapat ditarik benang merah nya, jika kubu Ganjar Pranowo menggunakan Kepala Daerah dan jajaran di bawahnya untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024,” ujar Hendarsam dalam keterangan yang dikutip Holopis.com, Senin (20/11).

Pakta Integritas KABINDA PAPUA BARAT - Pj BUPATI SORONG
Dokumen diduga pakta integritas yang dibuat Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan KABINDA Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

Mencermati kasus Pakta Integritas Pj. Bupati Sorong dengan BIN, Hendarsam menduga kemungkinan besar pola seperti ini di lakukan oleh BIN dengan para Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

“Ini jelas mengkhawatirkan, mengingat PDIP sebagai Partai Utama Pendukung Ganjar mempunyai banyak sekali Kepala Daerah di seluruh Indonesia, dan tindakan penggalangan dukungan ke Ganjar tersebut sudah Terstruktur, Sistematis dan Masif , tambahnya .

Terakhir, Hendarsam menghimbau agar BIN bersikap Netral dan tidak terlibat untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam perhelatan Pilpres 2024.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

KPK Sita 6 Rumah 2 Apartemen 3 Tersangka Korupsi APD Covid-19

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam rumah dan dua apartemen diwilayah Jabodetabek terkait dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kementrian Kesehatan...

Mediasi Deadlock, Pihak Terdakwa Pemalsu Tanda Tangan Ogah Penuhi Kesepakatan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat membuka ruang restorative justive terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan surat keterangan waris (SKW) dengan terdakwa Kusumayati.

Polri Cuek Dituduh KPK Egois

Polri tidak ambil pusing dengan tuduhan pimpinan KPK yang menganggap Kejaksaan dan Polri menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Hasyim Asyari Malah Girang Dipecat Sebagai Ketua KPU

Hasyim Ashari memberikan tanggapan atas putusan DKPP yang telah memutuskannya bersalah dalam kasus asusila hingga berujung kepada pemecatan dirinya sebagai Ketua KPU RI.

MKD Ogah Beberkan Nama Anggota DPR Main Judi Online

MKD bersikeras untuk tetap menyembunyikan nama anggota DPR yang diduga terlibat kegiatan judi online.

Jokowi Kesal Difitnah Sekjen PKS

Presiden Jokowi (Joko Widodo) meradang dengan tuduhan PKS bahwa dirinya telah cawe-cawe untuk mengajukan Kaesang Pangarep di Pilkada Serentak 2024.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS