BerandaNewsPolhukamBicara Netralitas Jangan Sudutkan Polri, BIN Juga Berpotensi Tidak Netral

Bicara Netralitas Jangan Sudutkan Polri, BIN Juga Berpotensi Tidak Netral

Soal netralitas kita itu sering kali tuduhannya ke Trunojoyo (Mabes Polri -red). Padahal ada banyak institusi, misal Pejaten (BIN).

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa ketika memberikan tuduhan soal ketidaknetralan lembaga negara, jangan serta merta menuding Polri sebagai pihak yang tidak netral.

“Soal netralitas kita itu sering kali tuduhannya ke Trunojoyo (Mabes Polri -red). Padahal ada banyak institusi, misal Pejaten (BIN),” kata Mardiansyah dalam keterangannya di Jakarta Selatan kemarin seperti dikutip Holopis.com.

Ia menilai bahwa publik tidak fair memberikan tudingan dugaan ketidaknetralan hanya kepada Polri. Sementara ia yakin seluruh aktifis pun paham bahwa BIN adalah lembaga yang paling bisa disetir oleh partai tertentu.

“Kalau bicara korelasi kepentingan-kepentingan, kenapa hanya Trunojoyo yang disorot, karena merah (PDIP) menganggap Trunojoyo bukan lagi kawannya saja. Ada TR melarang anggotanya dalam proses kegiatan pemilu, tidak boleh ada simbol-simbol tertentu, lalu apa lagi, kenapa kita tidak pernah bicara soal Pejaten yang sangat dekat dengan Merah,” jelasnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Kenapa telunjuk kita ke Trunojoyo saja bukan ke yang lain,” imbuh Mardiansyah.

Lebih lanjut, Aktivis 98 ini menilai bahwa jika mau jujur sebenarnya yang paling berpotensi untuk tidak netral adalah BIN. Sebab, mereka adalah pihak yang justru sangat rentan melakukan ketidaknetralan tersebut.

“Kita sebagai insan akademisi harus fair melihat persoalan. Bicara netralitas tidak hanya Trunojoyo, semua komponen yang punya perangkat yang mungkin tidak netral juga harus kita soroti, yang namanya kontra intelijen kita tahu lah,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

KPK Sita 6 Rumah 2 Apartemen 3 Tersangka Korupsi APD Covid-19

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam rumah dan dua apartemen diwilayah Jabodetabek terkait dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kementrian Kesehatan...

Mediasi Deadlock, Pihak Terdakwa Pemalsu Tanda Tangan Ogah Penuhi Kesepakatan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat membuka ruang restorative justive terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan surat keterangan waris (SKW) dengan terdakwa Kusumayati.

Polri Cuek Dituduh KPK Egois

Polri tidak ambil pusing dengan tuduhan pimpinan KPK yang menganggap Kejaksaan dan Polri menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Hasyim Asyari Malah Girang Dipecat Sebagai Ketua KPU

Hasyim Ashari memberikan tanggapan atas putusan DKPP yang telah memutuskannya bersalah dalam kasus asusila hingga berujung kepada pemecatan dirinya sebagai Ketua KPU RI.

MKD Ogah Beberkan Nama Anggota DPR Main Judi Online

MKD bersikeras untuk tetap menyembunyikan nama anggota DPR yang diduga terlibat kegiatan judi online.

Jokowi Kesal Difitnah Sekjen PKS

Presiden Jokowi (Joko Widodo) meradang dengan tuduhan PKS bahwa dirinya telah cawe-cawe untuk mengajukan Kaesang Pangarep di Pilkada Serentak 2024.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS