Mendagri Tito Tebar Ancaman, Kepala Daerah yang Tak Mampu Atasi Inflasi Bisa Dicopot

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan kepala daerah untuk serius dalam melakukan pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing.

Hal itu menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta permasalahan inflasi dijadikan sebagai atensi bersama, termasuk bagi pemerintah daerah.

Tito pun menuturkan, bahwa Presiden Jokowi juga telah memberikan perintah kepadanya untuk mencopot Pj Kepala Daerah yang tidak mempu mengatasi permasalahan inflasi.

“Bapak Presiden sudah menegaskan, bahwa kalau ada yang performance-nya tidak bagus, at any time bisa diganti untuk Pj,” kata Tito di Kantornya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (6/11).

Dia menegaskan, bahwa hal tersebut bukan isapan jempol semata. Dengan tegas, ia mengaku telah mencopot sejumlah Pj kepala daerah karena kinerjanya dinilai kurang bagus dalam mengendalikan inflasi.

“Saya sudah melakukan itu, ada beberapa (Pj) yang sudah diganti, dan saya akan tetap konsisten melakukan itu,” tukasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada periode Oktober 2023 tercatat sebesar 2,56 persen. Terhitung ada peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah, maka seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.

Masih berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yakni sebesar 5,43 persen, dimana komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota tersebut yakni tarif angkutan udara dengan andil 1,15 persen, ikan segar 0,98 persen, beras 0,91 persen, rokok kretek filter 0,31 persen, dan daging ayam ras 0,23 persen.