HOLOPIS.COM, JAKARTA – Hoaks dan ujaran kebencian menjadi salah satu ancaman yang harus diwaspadai menjelang Pemilu 2024. Hal ini yang disoroti oleh Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI).
Ketua Umum PB GPMI, Syarief Hidayatulloh mengatakan bahwa hoaks harus dihadang semaksimal mungkin agar tidak menyebar dan mereduksi persatuan dan kesatuan bangsa.
“Tema ini sudah menjadi sosialisasi saya secara faktual di lapangan. Saya sempat kaget tiap hari berseliweran tiap hari, misal antar calon saling adu dan fitnah. Hoaks ini bisa memecah belah bangsa dan negara seperti 2019 lalu ada cebong kampret,” Syarief dalam diskusi yang bertemakan “Ciptakan Pemilu 2024 yang Sejuk : Tanpa Hoax, Ujaran Kebencian dan Sara” yang diselenggarakan oleh GPMI dan Tribunrakyat.com di Serasa Kuphi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/10) seperti dikutip Holopis.com.
Menurut dia, saat ini hoaks semakin besar masif karena mudahnya akses penyebaran, salah satunya adalah media sosial. Syarif mengatakan bahwa kalangan masyarakat kelas bawah pun sudah banyak yang memiliki akses ke sosial media baik Twitter, Instagram maupun TikTok. Platform-platform ini lah yang harus diwaspadai oleh semua pihak, termasuk kaum muda Indonesia yang cenderung melek literasi digital.
“Masyarakat kita dari tukang ayam dan sebagainya sudah main IG, main Twitter. Kita usahakan semua steril. Siapa yang bisa mengondisikan situasi ini ya kita semua, bukan pemerintah. Kita harus bisa sosialisasikan soal hoaks ini ke semua kalangan,” ujarnya.
“Dari teman-teman dan kelompok kecil ini harus kita masifkan. Agar orang-orang ini bisa menciptakan situasi kondusif di tingkat RT sampai RW,” sambung Syarief.
Selain kaum muda, tokoh masyarakat dan alim ulama juga harus ikut berperan aktif dalam memberikan pemahaman akan bahaya hoak dan ujaran kebencian yang tersebar di masyarakat. Mereka adalah kalangan yang dianggapnya juga sangat efektif untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat soal kesadaran literasi digital dan antisipasi hoaks serta ujaran kebencian, khususnya dalam konteks pemilu.
“Kita harap para tokoh, ulama, habaib dan aktivis masyarakat untuk membantuk sosialisasikan anti hoaks di kalangan masyarakat dan umatnya,” tutur Syarief.
Ia menekankan bahwa memerangi ujaran kebencian dan hoaks ini bertujuan agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, damai dan kondusif.
Serta ia menyarankan agar pemerintah ikut memastikan pemilu damai, yakni dengan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Karena ketika kebutuhan mereka tak terpenuhi dengan baik maka masyarakat akan mudah sekali diadudomba dan dibuat chaos.
Hal ini disampaikan Syarief sekaligus menyindir wacana pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang berencana membagikan rice cooker ke masyarakat miskin, sebagaimana implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.
“Yang utama agar pemilu damai, jangan kirim rice cooker, tapi yang mau dimasak mana, nggak ada, berasnya mana, ubinya mana?. Jadi yang diharapkan itu bahan sembako, itu yang penting.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia, Fernando eMas. Ia mengingatkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian bisa memicu perpecahan dan permusuhan di kalangan masyarakat, salah satunya adalah polarisasi yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak beberapa pemilu yang sudah berlalu.
Baca selengkapnya di halaman kedua.
Page: 1 2
MAKASSAR - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar tegaskan sudah menindak…
PDIP tidak bisa banyak berdalih perihal peran mereka yang disebut sebagai inisiator dalam pengesahan Undang-Undang…
Bencana banjir dan longsor melanda pemukiman warga yang adadi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sejak…
Keluarga Irfan dan Jennifer Bachdim menyambut bulan Desember dengan penuh ceria dan semangat natal yang…
Video mesum sepasang sejoli beredar dan tengah jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat di Sulawesi Selatan.
Ketua Forum Aktivis Islam (FAIS), Sunarto, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Aparat Penegak Hukum…