HOLOPIS.COM, JAKARTA – Puluhan massa aksi dari Aliansi Anti Korupsi mendatangi Kedutaan Besar China, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah China untuk melakukan audit terhadap kegiatan operasional pengadaan barang dan jasa PetroChina di Indonesia.
“Kami meminta untuk segera dilakukan penyelidikan dan penggantian terhadap oknum pejabat di sana. Karena ada potensi terjadi masalah dalam pengadaan barang dan jasa,” kata koordinator aksi, Amri dalam orasinya di atas mobil komando yang ada di depan gedung Kedubes China, Jakarta Selatan, Jumat (5/10) seperti dikutip Holopis.com.
Amri secara khusus meminta, Pemerintah China perlu mengawasi kinerja pejabat penting di perusahaan plat merah negeri Tirai Bambu itu. Termasuk di antaranya adalah Vice President Supply Chain Management (SCM) dan Operation Support di PetroChina, Gusminar.
“Ini agar tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan menunjuk individu yang memiliki integritas tinggi,” imbuhnya.
Kemudian, Amri juga berharap agar perwakilan pemerintah China di Indonesia tersebut bisa menyampaikan langsung ke kantor pusat PetroChina terkait komitmen PetroChina Indonesia dalam mencapai target produksi. Hal ini untuk pemberantasan korupsi dan menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.
“Kita jangan sampai tertindas di negeri sendiri. Jangan sampai dikuasai oligarki yang berniat menguntungkan dirinya sendiri sementara banyak warga yang tak sejahtera,” tuturnya.
Sementara itu, orator lainnya yakni Ade Rizal menuturkan, bahwa ini adalah aksi kedua mereka di Kedubes China. Bahkan tidak hanya di Kedubes China, mereka juga bakal mendatangi kantor SKK Migas karena perusahaan pelat merah Indonesia itu yang bekerja sama dengan PetroChina dalam menjalankan praktik bisnisnya di dalam negeri.
Dalam paparannya, Ade meminta SKK Migas juga membentuk tim independen untuk mengusut dan mencegah adanya dugaan permainan pengadaan barang dan jasa.
“Hasil audit itu diharapkan dibuka langsung masyarakat agar tak ada celah terjadinya korupsi dan permainan dalam pengadaan barang jasa. Termasuk mengevaluasi kinerja oknum – oknum pejabat struktural yang diduga bermain,” tuturnya.
