BerandaNewsPolhukamSaid Didu Sentil Jokowi : Bapak Tak Perhatikan Kepentingan Rakyat

Said Didu Sentil Jokowi : Bapak Tak Perhatikan Kepentingan Rakyat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu memberikan sentilan keras kepada Presiden Joko Widodo, pasca kenaikan harga Pertamax dan sejumlah jenis bahan bakar produk PT Pertamina Persero.

“Bapak Presiden yang terhormat, semua Presiden sejak Indonesia Merdeka selalu sangat hati-hati menaikkan harga BBM karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Said Didu dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (2/10).

Dengan menaikkan harga BBM tersebut, maka akan berdampak kepada hampir semua komoditas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Salah satunya adalah potensi naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Oleh sebab itu, Said Didu pun menilai bahwa Presiden Joko Widodo sudah abai terhadap kepentingan masyarakat luas dengan kebijakan barunya itu, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Hanya Bapak Presiden yang membiarkan kenaikan harga BBM, artinya bapak memang tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak,” tukasnya.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa PT Pertamina Persero telah melakukan penyesuaian harga 5 (lima) jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi miliknya mulai hari Minggu 1 Oktober 2023 kemarin.

Kelima jenis BBM yang mengalami kenaikan harga tersebut di antaranya yakni ; Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95 yang baru didistribusikan di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Berikut adalah kenaikan harganya ;

1. Pertamax : Rp13.300 jadi Rp14.000
2. Pertamax Turbo : Rp15.900 jadi Rp16.600
3. Pertamax Green : Rp13.500 jadi Rp16.000
4. Pertamina Dex : Rp16.900 jadi Rp17.900
5. Dexlite : Rp16.350 jadi Rp17.200

Kedemua jenis BBM produk Pertamina adalah masuk kategori BBM non subsidi. Sementara untuk BBM subsidi dengan jenis Pertalite masih bertahan di harga Rp10.000 per liter.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Polda Jabar Girang Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Tak Bahas Ganti Rugi

Polda Jabar mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan Hakim Tunggal PN Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS