Di sisi lain, tuduhan merusak demokrasi pun ditangkis oleh Stanislaus. Dari penjelasannya, intelijen bertugas mengumpulkan informasi dari segala aspek, lalu dipilah, dianalisis, dan baru diberikan kepada user tunggalnya yaitu Presiden.
“Nah informasi itu kan macam-macam, mulai dari politik, keamanan, pertahanan, ekonomi, budaya, itu semua ada. Tapi informasi yang dikumpulkan oleh intelijen itu kan yang sangat penting, urgent, punya strategis, dan itu bisa mendukung pengambilan keputusan Presiden. Jadi saya kira bukan urusan merusak demokrasi. Justru kalau presiden tidak didukung oleh informasi intelijen, nanti dia tidak bisa mengambil keputusan mengambil strategis,” tuturnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyayangkan tuduhan penggunaan informasi untuk kepentingan pribadi Presiden. Sebab baginya, Jokowi cenderung tidak memiliki kepentingan pribadi karena sudah menjabat 2 periode, yang artinya dalam Pilpres 2024 dirinya tidak bisa terlibat sebagai peserta pemilu.
“Presiden punya kepentingan apa kalau untuk pribadi itu, kan sudah 2 periode. Setelah ini akan selesai, tidak ada opsi untuk memperpanjang masa jabatan juga. Jadi punya kepentingan apa, saya kira informasi intelijen itu bukan untuk kepentingan pribadi presiden. Informasi intelijen itu untuk kepentingan kepala negara, mewujudkan tujuan negara,” pungkas Stanislaus.
