Itu artinya, Partai Buruh bersama seluruh elemen masyarakat yang tergabung di dalamnya, akan melakukan aksi massa untuk mengawal kenaikan upah dan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, kurang lebih sekitar 4 bulan. Terkait aksi akan dihentikan pada akhir Januari 2024, Said Iqbal pun memiliki alasannya.
“Aksi akan berhenti pada Januari 2024. Sebab implementasi dari keputusan pemerintah terhadap UMP dan UMK, biasanya pada 25 Januari, saat pembayaran gaji,” tegasnya.
