HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memberikan sanksi terhadap 11 emiten atau perusahaan yang bergerak di bidang stockpile batu bara hingga pabrik kertas, sebagai buntut atas permasalahan polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, belasan emiten itu diberikan sanksi administratif karena terbukti tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sanksinya adalah administratif. Artinya, berdasarkan hasil pemeriksaan, dilihat-lihat hal apa yang tidak sesuai standar dan mereka harus penuhi itu,” kata Siti dalam konferensi pers yang dikutip Holopis.com, Senin (28/8).
Siti menuturkan, pihaknya telah menerjunkan 100 anggota tim ke lapangan sebagai langkah penegakan hukum terkait permasalahan polusi udara.
Dari 351 entitas termasuk PLTU dan PLTB sebagai sumber pencemar udara, 161 diantaranya telah diidentifikasi di 6 titik lokasi, dan akan dilakukan pemeriksaan.
Dia pun merinci industri yang selalu konsisten tidak sehat sebanyak 120 entitas berada di Sumur Batu dan Bantargebang. Kemudian di sekitar Lubang Buaya terdapat 10 industri. Tangerang 7, Tangerang Selatan (Tangsel) 15, dan Bogor ada 10 industri.
“Yang sudah dilakukan kemarin sampai 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk 4-5 minggu ke depan,” bebernya.
Siti lantas mencontohkan daerah Lubang Buaya yang Indeks Standar Pencemaran Udaranya hampir konsisten tidak sehat. Di wilayah itu terdapat industri yang menimbulkan polusi udara.
“Itu industri arang aktif. Itu dibuatnya dari batok kelapa atau kayu-kayu keras begitu. Kayunya dibakar, terus dicuci lagi pakai asam, kemudian dibakar lagi,” pungkasnya.
