HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan ijin karyawan di Kementeriannya untuk melakukan work from home (WFH) kapasitas 50 persen.
Meskipun dianggap bagus sebagai antisipasi dari penanganan polusi udara, namun Muhadjir menegaskan instansinya tidak bakal melakukan WFH.
“Kalau kerja dari rumah, ya, bagus juga. Tapi kalau untuk Kemenko PMK kemungkinan saya tidak akan berlakukan,” kata Muhadjir pada Senin (21/8) seperti dikutip Holopis.com.
Alasan pertama Muhadjir, ada beberapa pekerjaan di Kementeriannya yang harus dikerjakan dari kantor dan tidak bisa dilakukan dengan sistem WFH.
“Kita juga sedang kejar target seperti yang dicanangkan Pak Presiden, kita kan sedang kejar target stunting 14 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, kemudian kemiskinan harus di bawah 9 persen,” terangnya.
Alasan utama lainnya menurut Muhadjir adalah penanganan polusi di Jabotabek bukan hanya sekadar dengan WFH, namun harus dengan tindakan nyata berupa rekayasa cuaca.
“Polusi udara saya sudah berkali-kali mendesak kepala BNPB untuk mencoba lah mencari alternatif-alternatif rekayasa cuaca,” tegasnya.
Hampir seluruh Kementerian pun sebelumnya diinstruksikan untuk melakukan kegiatan WFH selama beberapa bulan ke depan. Langkah itu dilakukan setelah angka polusi di Jabodetabek kian meningkat.
