HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Polhukam RI Mahfud MD memperingatkan institusi Polri untuk tegak lurus kepada pemerintah di saat seruan untuk perubahan konstitusi di Indonesia.
Mahfud MD bahkan sampai menyebut, baik dan buruknya konstitusi di Indonesia bukanlah menjadi urusan dari Polri sebagai alat keamanan negara.
“Saudara nggak perlu mempersoalkan konstitusi itu benar atau salah, itu bukan urusan saudara. Konstitusi yang masih berlaku harus diikuti,” kata Mahfud dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (21/8).
Permasalahan konstitusi ditegaskan oleh Mahfud, sudah menjadi urusan elit politik dan tidak perlu ikut diperdebatkan oleh institusi Polri.
“Urusan konstitusi benar atau jelek atau baik, itu urusan akademisi, urusan MPR, urusan partai politik,” tegasnya.
Penegasan ini menurut Mahfud perlu disampaikan kepada Polri setelah pihak MPR mulai melemparkan isu tersebut ke publik beberapa waktu lalu.
“Itu sudah ada suara, konstitusi harus diamandemen karena yang sekarang ini banyak bolong-bolong,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Mahfud kemudian kembali memperingatkan, Polri tidak punya kapasitas untuk ikut mengkomentari institusi apabila jabatan Polri masih melekat pada dirinya.
“Polisi harus menegakkan hukum tanpa menunggu amandemen konstitusi. Sebelum ada perubahan resmi dari MPR, itu lah konstitusi yang berlaku. Dan tidak usah ikut memperdebatkan polisi itu, baik atau tidak, benar apa tidak, biar itu sudah ada sendiri,” terangnya.
“Kita sebagai penyelenggara negara di bidang masing-masing harus tunduk pada konstitusi sebelum secara resmi diubah. Urusan mengubah itu urusan lembaga lain,” sambungnya.
