Begitu juga dengan sektor hukum di Indonesia. Mahfud MD memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak akan pandang bulu di dalam menjalankan tugasnya.
“Di bidang hukum, pemerintah juga menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pejabat sendiri. Jika periode survei itu Juli-Agustus, pada bulan-bulan sebelumnya ramai kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami juga menindak pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, yang katanya dilindungi jenderal berbintang. Kalau dia di-back up jenderal, saya di-back up konstitusi,” paparnya.
Lebih lanjut, Mahfud yang juga mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur dan juga sempat menjadi Ketua Mahakamah Konstitusi (MK) itu berseloroh, di awal-awal dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi bagian dari Kabinet Indonesia maju sebagai Menko Polhukam, dirinya pun sempat merasa ragu bahwa sektor ini akan memiliki tren yang baik.
“Dulu, kami pesimistis hukum itu susah naik kepuasannya. Karena, ketika saya dipanggil Pak Jokowi pada 22 Oktober 2019, tingkat kepuasan publik masih rendah. Salah satunya karena kasus pelanggaran HAM berat yang tidak selesai-selesai,” tukasnya.
Namun ia patut bersyukur dengan semua yang telah dilakukannya, banyak sekali perubahan dan bahkan menunjukkan tren yang sangat positif. Dimana tingkat kepuasan publik terhadap sektor Politik dan Keamanan berada di level tertinggi semenjak dirinya dipercaya memimpin sektor Polhukam.
“Sekarang, Alhamdulilah sudah di angka 61,9 persen. Naiknya cukup tinggi,” pungkasnya.
