Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Wapres Ma’ruf Amin Bakal Ngantor di Papua

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin dikabarkan akan kembali melakukan aktifitas di Papua meskipun kondisi keamanan yang masih bergejolak.

Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengklaim, kegiatan yang dimulai pada awal September 2023 itu demi mempercepat upaya pembangunan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di Papua.

“Wapres berencana berkunjung kembali ke Papua pada tanggal 4 September dan rencananya akan berkantor di sana dengan sejumlah menteri,” kata Masduki dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (20/8).

Menurut Masduki, dalam kegiatannya selama di Papua, Ma’ruf akan didampingi Panglima TNI dan sejumlah menteri di antaranya Menko Polhukam, Menteri Koperasi, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi.

Kelanjutan kedatangan Ma’ruf itu pun menurut Masduki karena masih banyak permasalahan yang ternyata belum selesai.

“Banyak persoalan yang dilaporkan belum selesai. Jadi akan ada rapat penting, salah satunya mendengar aspirasi para pelaksana tugas gubernur dan bupati,” terangnya.

Ma’ruf Amin rencananya juga akan berkunjung ke Biak untuk penanganan sanitasi dan persiapan Sail Teluk Cenderawasih.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru