HOLOPIS.COM, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kembali menggunakan uang negara yang berasal dari APBN. Kali ini, penggunaan APBN ditujukan untuk subsidi tmtiket KCJB agar lebih murah dan terjangkau.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menyebut, subsidi tersebut tidak hanya untuk KCJB, tetapi juga untuk moda ttansportasi masal lainnya, seperti LRT Jabodebek, MRT, hingga Transjakarta.
“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (13/8).
Menurutnya, subsidi itu akan diberikan melalui Public Service Obiligation (PSO) agar dapat meringankan harga tiket moda transportasi massal. Pun dengan adanya subsidi tersebut, tarif KCJB diusulkan sebesar Rp250.000 untuk tiga tahun ke depan.
Pemerintah Janji Tak Gunakan APBN
Penggunaan APBN dalam proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan China itu pun menuai sorotan. Pasalnya, pemerintah awalnya berkomitmen untuk tidak menggunakan APBN sedikit pun untuk proyek Kereta Cepat tersebut.
Pemerintah kala itu mengatakan, pembiayaan proyek Kereta Cepat akan bersumber dari investasi. Namun proyek KCJB pada akhirnya menggunakan APBN dengan berbagai alasan, salah satunya karena kebutuhan dana yang membengkak.
Mulanya, proyek tersebut direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp86,5 triliun. Akan tetapi, kebutuhan dana tersebut membengkak hingga menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp114,24 triliun
Adapun pembengkakan itu dibarengi dengan kondisi keuangan para pemegang saham perusahaan konsorsium proyek KCJB yang mengalami kemacetan akibat pandemi Covid-19.
