HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini Indonesia tidak akan dikuasai oleh rezim otokratis, meskipun kawasan Asia Tenggara kini tengah mengalami kemunduran kualitas demokrasi.
“Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis. Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multi partai di dunia,” kata Airlangga Hartarto dalam acara Democracy Dialogue yang dikutip Holopis.com, Senin (7/8).
Otokrasi adalah sistem pemerintahan, dimana satu orang atau satu pihak memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Kondisi ini pernah terjadi di Indonwsia sebelum era reformasi, yakni di masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Airlangga pun menyampaikan, demokrasi global bila dibanding dengan lima hingga sepuluh tahun lalu, menunjukkan adanya penurunan dan stagnasi. Hal itu sebagaimana disqmpaikan dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023.
Airlangga menyebut, penurunan demokrasi terjadi secara global dan tecermin dalam skor masing-masing wilayah. Untuk rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022, masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni 5,46.
Sementara Indonesia sendiri, lanjutnya, mendapat skor di angka 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021. Namun meningkat secara signifikan dari skor di tahun 2020 yang berada di angka 6,30.
Menurut Airlangga, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dan interaktif. Hal itu dibuktikan dengan hasil studi yang dilakukan oleh MIT, dimana negara-negara yang beralih ke sistem pemerintahan demokratis mengalami peningkatan PDB sebesar 20 persen selama periode 25 tahun.
“Ini menunjukkan bahwa membutuhkan waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat,” tuturnya.
Airlangga mengatakan, Indonesia yang kini tengah menjalankan peran sebagai Ketua ASEAN di tahun 2023 ingin memimpin dengan memberi contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.
Menurutnya, penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi.
Indonesia, kata Airlangga, percaya bahwa demokrasi dalam jangka panjang akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.
“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas USD10,000. Dan juga dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN,” ujar Airlangga.
Dia pun turut menyampaikan perihal perkembangan hubungan Indonesia sebagai salah satu key partner Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah organisasi yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Indonesia saat ini tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada tahun 2035.
“Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” pungkas Menko Airlangga.