HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni turut menaggapi polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan TNI terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas, yang melibatkan perwira TNI aktif.
Dia mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut turun tangan menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sebab menurutnya, peran Jokowi sebagai seorang presiden sangatlah penting untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara KPK dan TNI, buntut penetapan Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka oleh KPK.
“Saya pikir untuk menengahi kesalahpahaman ini, Presiden sebagai panglima tertinggi TNI, dan atasan langsung KPK, bisa mengajak kedua belah pihak pimpinan untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan dari atas, sehingga di bawah juga bisa kondusif,” kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu (29/7) yang dikutip Holopis.com.
“TNI dan KPK harus duduk bersama untuk selesaikan perkara ini agar tidak terulang kembali,” sambungnya.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu meminta agar semua pihak tidak saling menyalahkan satu sama lain. Sebab ia meyakini, KPK maupun TNI sama-sama berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
“Saya yakin dari TNI juga tidak ada maksud untuk menghalangi proses pemberantasan korupsi. Panglima pun kemarin secara resmi juga meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan Kabasarnas,” kata Sahroni.
Belum ada aturan khusus
Namun dalam kasus ini, Sahroni mengakui, bahwa TNI memiliki sistem penegakan hukum sendiri untuk para anggota aktifnya, dan menurutnya ini harus dihormati dan diikuti oleh semua pihak.
Dia pun menilai, perlu ada aturan khusus terkait penindakan kasus dugaan korupsi oleh KPK maupun Kejaksaan terhadap anggota TNI maupun Polri yang terlibat.
“Mungkin karena adanya fenomena ini, bisa ada pembicaraan untuk berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Baca selengkapnya di halaman kedua…
