Selasa, 25 Juni 2024
BerandaNewsPolhukamAPIP Jambi Terus Dorong Pencopotan Pejabat dan Evaluasi PetroChina

APIP Jambi Terus Dorong Pencopotan Pejabat dan Evaluasi PetroChina

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Organisasi kemasyarakatan Aliansi Pemuda Intelektual Peduli Jambi (APIP Jambi) terus mendorong agar Petrochina International Jabung Ltd melakukan evaluasi terhadap salah seorang pejabat tinggi di perusahaannya, yang berinisial G.

Menurut mereka, ada persoalan cukup serius di dalam perusahaan tersebut yang bisa berdampak kurang baik ke depannya. Salah satunya adalah rekayasa tender pengadaan barang dan jasa.

“Oknum berinisial G tersebut diduga telah merekayasa proses tender yang menyebabkan negara merugi hingga ratusan milyar rupiah,” tulis siaran pers APIP-JAMBI yang dikutip, Senin (17/7).

Beberapa aksi unjuk rasa telah ia lakukan, mulai dari aksi di SKK Migas dan kantor PetroChina di Jakarta pada hari Senin (19/6), hingga yang terakhir di depan Kedutaan Besar China pada hari Rabu (5/7).

Penerbit Iklan Google Adsense

Mereka meminta agar SKK Migas sebagai lembaga pemerintah yang memonitor kinerja PetroChina di Indonesia untuk ikut membantu melakukan audit forensik terhadap kinerja oknum pejabat berinisial G tersebut, termasuk lonjakan harta kekayaan pribadi yang dinilainya kurang masuk akal.

“APIP Jambi mendorong pimpinan PetroChina Indonesia melakukan audit dan meninjau ulang semua kontrak paying berjangka waktu tiga tahun, terkait proyek pengeboran di Jambi dan penyesuaian harga estimasi perusahaan tentukan yang dinilai tidak relevan untuk kontrak tiga tahun,” jelasnya.

Kemudian, APIP Jambi menyampaikan bahwa dorongan ini jika dilakukan, maka akan berdampak pada kinerja baik di perusahaan BUMN asal China itu.

“Ini langkah awal yang penting dalam pemberantasan korupsi dan menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Meski dilakukan di lingkup internal perusahaan, tetapi bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan,” paparnya.

Selain itu, persoalan adalah tentang dugaan pelanggaran K3 (Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan). Dimana ada sebuah insiden yang diindikasi merupakan bentuk kelalaian perusahaan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga membuat karyawan mereka mengalami kecelakaan kerja.

Dalam statemennya, APIP Jambi juga memohon agar Dubes China untuk berkomunikasi langsung dengan petinggi kantor pusat PetroChina untuk mengatasi persoalan ini.

“Menyusul kecelakaan beruntun di area operasi PetroChina pada 18 Desember 2022 dan 10 Januari 2023,” ujarnya.

Baca selengkapnya di halaman kedua.

Temukan kami juga di Google News
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono
BERITA LAINNYA

KPK Menanti Salinan Putusan Bersalah Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanti salinan putusan majelis hakim yang memvonis eks Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. 

Polda Metro Sudah Tahu Aliran Dana Miliaran Rupiah ke Firli Bahuri

Polda Metro Jaya santai menanggapi keterangan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo perihal adanya aliran dana Rp 1,3 miliar kepada Firli Bahuri.

Firli Bahuri Sebut SYL Bohong soal Terima Rp1,3 Miliar

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri meradang dengan tuduhan Syahrul Yasin Limpo mengenai adanya penyerahan uang sebesar Rp 1,3 miliar.

Yasonna Loly Ngaku Takut Ngumpetin Harun Masiku

Menkumham Yasonna H Laoly mengklaim dirinya tidak terlibat dalam upaya pelarian kader PDIP Harun Masiku.

Tindaklanjuti Putusan PT Jakarta, Gazalba Saleh Kembali Dijebloskan KPK ke Bui ? 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang membatalkan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang membebaskan Gazalba Saleh.

KPK Minta 3 Orang Dicegah Keluar Negeri Gegara Terseret Kasus Korupsi APD di Kemenkes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Ketiga pihak yang dicegah terdiri dari ; seorang orang dokter dan dua pihak swasta.

HOLOPIS FEEDS