HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo turut angkat bicara terkait kecurangan pada sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.
Kecurangan dalam PPDB jalur zonasi dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari calon siswa yang numpang Kartu Keluarga (KK), hingga perubahan titik koordinat sekolah oleh pihak sekolah itu sendiri.
Menurut Saras, sapaan akrabnya, sistem zonasi yang diterapkan pemerintah yang dalam hal ini Kemendikbud Ristek di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, tentu mempunyai maksud tersendiri untuk pemerataan sektor pendidikan di Indonesia.
Namun baginya, sistem PPDB zonasi tersebut masih perlu untuk dilakukan evaluasi setelah periode PPDB selesai, khususnya terkait implementasinya di lapangan.
Evaluasi tersebut menurut Saras perlu untuk dilakukan, sebab kecurangan seperti itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan berlangsung terus menerus setiap tahunnya, sejak kebijakan PPDB jalur zonasi tersebut diterapkan.
“Kalau bicara tentang zonasi, tentu maksud baik dari pemerintah ada ya, tapi menurut saya masih perlu ada evaluasi, terutama dari segi implementasi, apakah cukup untuk anak-anak di situ. Karena kalau bicara zonasi kan tentu ada kuota juga,” kata Saras kepada Holopis.com, Jumat (14/7).
Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (Tidar) itu pun berbicara, bahwa kebijakan jalur zonasi dalam sistem PPDB yang ada saat ini sejatinya hadir untuk menjawab aspirasi masyarakat, agar semua anak mendapatkan haknya untuk menerima pendidikan dengan jarak yang dekat.
“Ini kan aspirasi masyarakat juga sebenarnya. Jadi harapannya kan pemerintah itu membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, apalagi kalau udah berkaitan dengan pendidikan,” kata mantan Legislator itu.
