HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kemenkominfo hingga saat ini belum bisa menyampaikan penyebab terjadinya kebocoran data jutaan paspor warga Indonesia.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan, Jumat (7/7) berdalih, pihaknya masih akan melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari detail masalah tersebut.
“Mengenai penyebabnya terjadi dugaan kebocoran data itu kami belum dapat menyimpulkan. Oleh karena itu, kami akan memanggil pihak Imigrasi untuk melakukan klarifikasi dan pencocokan data,” kata Semuel dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (8/7).
Dari temuan awal Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi, Semuel mengaku bahwa fakta benar adanya kemiripan dengan data paspor.
“Berdasarkan hasil sampling memang terdapat kemiripan namun belum dapat dipastikan. Dari detil diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, karena masa berlakunya terlihat hanya 5 tahun,” tukasnya.
Semuel juga mengakui bahwa pihaknya akan meminta bantuan Badan Siber dan Sandi Negara untuk menelusuri kasus kebocoran data yang sudah sekian kali berulang.
“Untuk itu kami akan meminta bantuan dari BSSN untuk bersama-sama melakukan investigasi terkait bagaimana dan apa penyebabnya,” ujarnya.
Sebelumnya, tanggal 5 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah menerima informasi dugaan kebocoran data imigrasi. Setelah itu, Kementerian Kominfo menurunkan tim investigasi dan segera melakukan penanganan.
Sejak tahun 2019- 2023, Kementerian Kominfo telah menemukan 98 kasus dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi. Ini bukan saja terkait kebocoran data pribadi tapi termasuk pelanggaran pelindungan data pribadi lainnya. Berdasarkan jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik yang ditangani sebanyak 65 PSE Privat dan 33 PSE Publik.
