HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait permintaan Dana Moneter Internasional (IMF) kepada pemerintah untuk melonggarkan kebijakan hilirisasi.
Dia mengaku menghargai pandangan IMF terkait kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Namun ia menegaskan, setiap negara termasuk Indonesia mempunyai cara tersendiri untuk memperkuat perekonomiannya.
“Mereka (IMF) boleh punya pandangan, itu ada di artikel IV. Tapi Indonesia, pemerintah punya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur industri dan juga mendorong nilai tambah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (4/7).
Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, tidak ada yang salah dengan program hilirisasi di Indonesia. Justru program tersebut terbilang berhasil dan efektif dalam meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
“Dengan keputusan itu, neraca pembayaran kita semakin kuat, jadi malah makin bagus,” tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia juga menyampaikan hal yang serupa. Dia menegaskan, bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi melalui larangan ekspor bijih nikel.
“Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hirilisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin, dan larangan ekpsor akan tetap dijalankan,” tutur Bahlil, Jumat (30/6).
Bahlil pun membantah tudingan IMF yang menyebut kebijakan larangan ekspor nikel merugikan negara lain. Menurutnya, kebijakan yang dipilih pemerintah Indonesia sudah berada pada jalan yang benar.
Meski begitu, Bahlil tetap menghargai pendapat IMF, namun tidak akan terpengaruh dengan saran yang diberikan.
“Memang kalau negara kita rugi, negara lain memikirkan kita? Jadi IMF nggak usah campur-campur urusan Indonesia,” tukasnya.
